|
Tak Perlu Khawatir Orang Asing Memiliki Properti |
|
Feb 08, 2010 at 07:19 AM |
|
KOMPAS.com, Kamis, 4 Februari 2010 - Saat ini harga properti di Indonesia merupakan salah satu yang terendah di Asia, apalagi dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat atau Inggris. Rendahnya harga apartemen di Indonesia sangat boleh jadi akibat tidak didukungnya kepemilikan orang asing di Indonesia yang formal. Di Amerika, harga produk properti komersial (apartemen) 16.216 dollar AS, sedangkan di Indonesia hanya 1.287 dollar AS (http://www.globalpropertyguide.com/Asia/square-meter-prices). Tidak hanya itu, di Negeri Paman Sam, orang asing boleh membeli high rise apartment maupun landed property serta bisa mendapatkan housing mortgage sampai 30 tahun, tidak ada bedanya dengan orang Amerika-nya sendiri. Bahkan, pajak pembayaran housing mortgage bisa menjadi pengurangan pajak pendapatan. Di Singapura, harga apartemen bisa mencapai 11.324 dollar AS per unit. Di negara tetangga kita ini, orang asing boleh membeli high rise apartment tetapi tidak boleh membeli landed property (rumah horizontal). Sementara di Malaysia, yang mempromosikan Malaysia "My Second Home", membolehkan orang asing dan siapa pun juga untuk membeli properti dan tinggal di sana. Usia pun bukan batasan untuk membeli properti. Malaysia
Bagi yang ingin memakai sendiri aset propertinya atau mau pindah untuk tinggal di Malaysia diberikan izin tinggal selama lima tahun. Izin tinggal ini tidak saja diberikan kepada pemilik rumah dan keluarganya, tetapi juga pembantu keluarga tersebut. Menurut Jopy Rusli, Direktur PT Lippo Karawaci Tbk, orang asing yang membeli produk properti di Indonesia tetap ada walaupun belum ada perangkat formalnya. "Mereka membeli produk properti melalui SPPJB (surat pengikatan perjanjian jual beli), nominee, dan PMA (perusahaan modal asing). Namun, orang asing paling banyak membeli properti melalui SPPJB," ungkap Jopy. Kendala yang selama ini dihadapi, banyak di antara orang asing yang mau membeli properti komersial tetapi tidak direkomendasikan oleh Lawyer International karena tidak adanya perangkat kepemilikan formal di Indonesia. Orang asing juga tidak dapat mendapatkan kredit pemilikan apartemen (KPA) karena peraturan bank sekarang tidak memperbolehkan KPA untuk orang asing. Jika pemerintah bisa membuat kebijakan yang membolehkan orang asing memiliki properti komersial di Indonesia, sangat boleh jadi negara kita akan menjadi Macan Properti di Asia. Bahkan, bisa saja investor asing dan orang-orang kaya di Timur Tengah mengalihkan dananya untuk membeli apartemen di Indonesia. Bukankah uang mengalir ke tempat-tempat yang menguntungkan. "Membeli produk properti komersial di Indonesia yield-nya bisa mencapai 11,28 persen," kata Presiden Direktur PT Bakrieland Development Hiramsyah Thaib. Saat ini pekerja asing yang bekerja di Indonesia tercatat 83.452 orang. "Itu merupakan potensi pasar yang besar. Saya memperkirakan, dari jumlah itu potensi permintaannya sekitar 10.000 unit apartemen per tahun," ujar Hiramsyah. Dari potensi permintaan itu, kemudian Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate (REI) Teguh Satria menghitung pendapatan yang bisa diperoleh negara dari pajak penjualan apartemen untuk orang asing itu. Kalau harga rata-rata apartemen untuk orang, misalnya, 250.000 dollar AS per unit, transaksi dalam setahun bisa mencapai Rp 25 triliun. Nah, pajak yang bisa diraup dari transaksi tersebut sebesar Rp 5 triliun per tahun. Jenis pajak itu antara lain terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5 persen, serta Pajak Penghasilan (PPh) Final 5 persen. "Belum lagi kalau pemerintah menerapkan lagi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk apartemen, maka pendapatan pajak yang diperoleh negara dari transaksi penjualan properti untuk orang asing akan lebih besar lagi," ungkap Teguh. Lalu di mana letak pengaruh pada lapisan masyarakat bawah jika orang asing diperbolehkan untuk membeli apartemen mewah di Indonesia? "Lah, kalau dari hasil pajak yang berjumlah Rp 5 triliun itu dipakai untuk membangun rumah sederhana sehat (RSH), maka bisa dibangun 500.000 unit RSH atau 200.000 unit rumah susun sederhana milik (rusunami)," ujar Teguh. Harus segera direspons
Besarnya peluang orang asing untuk membeli apartemen mewah di Indonesia seharusnya bisa segera direspons oleh pemerintah. Hal ini penting karena tahun 2010 merupakan momentum yang baik bagi pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. Seperti diketahui, Indonesia, sebagai salah satu dari sedikit negara yang berhasil melewati krisis global dengan kinerja perekonomian yang cukup baik, semakin dipandang oleh berbagai institusi internasional dan kian mendapat sorotan di pentas dunia sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia dan bisa disejajarkan dengan India dan China. Optimisme sejumlah lembaga keuangan internasional, seperti Morgan Stanley dan CLSA, yang memprediksikan Indonesia akan mendampingi kedua negara itu sebagai pusat pertumbuhan utama di kawasan regional, memberikan sinyalemen bahwa sentimen investor global terhadap perekonomian Indonesia mulai berangsur-angsur menguat. Hal ini tentu harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pemangku kepentingan di dalam negeri, terutama pemerintah dan kalangan swasta, untuk bersama-sama mempersiapkan sistem serta perangkat pendukung perekonomian yang efektif untuk pembangunan ke depan agar mampu menjadi negara unggulan dalam era persaingan global seperti sekarang ini. Survei
Berdasarkan hasil survei dan analisis pasar properti yang telah dipublikasikan oleh Jones Lang LaSalle, konsultan properti internasional yang berkantor pusat di Chicago, Amerika Serikat, juga menilai bahwa regulasi mengenai kepemilikan properti oleh orang asing di Indonesia memiliki banyak keterbatasan. Untuk itu, masalah tersebut selayaknya mendapat perhatian pemerintah dan DPR untuk segera menata ulang produk hukum yang terkait dengan itu. Tujuannya, untuk menarik minat investor asing sekaligus mendorong pertumbuhan pasar properti di Indonesia. Anton Sitorus, Head of Research di kantor konsultan Jones Lang LaSalle, menyebutkan, pertumbuhan sektor properti di Jakarta sepanjang tahun 2009 relatif lebih baik dibandingkan dengan pasar lainnya di kawasan Asia Pasifik. Hal itu menandakan bahwa pasar domestik masih memiliki prospek yang cukup tinggi dan berpotensi menarik minat investor asing dan internasional untuk berinvestasi ke Indonesia. Ketika pusat-pusat keuangan regional, seperti Singapura, Hongkong, dan Sydney, mengalami pertumbuhan negatif dalam hal permintaan, pasar perkantoran di Jakarta berhasil membukukan penyerapan bersih (net take-up) sebanyak hampir 100.000 meter persegi sepanjang tahun 2009. Hal ini disebabkan masih tumbuhnya ekspansi perusahaan-perusahaan besar yang menjadi penyewa di gedung-gedung komersial di Jakarta. Pertumbuhan positif sektor properti Indonesia sepanjang tahun lalu merupakan refleksi dari potensi perekonomian dalam negeri Indonesia yang besar yang ditopang oleh pertumbuhan industri perbankan, telekomunikasi, serta industri yang berbasis konsumer lainnya. Jadi, sekarang sudah saatnya bagi pemerintah untuk segera membuat keputusan yang cerdas dan tepat, yakni membuka kepada orang asing untuk bisa memiliki apartemen mewah di Indonesia. |
|
|
Royal Kamuela Villas & Spa, by Aston |
|
Feb 08, 2010 at 05:59 AM |
|
Aston International Segera Operasikan Tujuh Hotel dan Dua Resor Baru JAKARTA, KOMPAS.com, 19 November 2009 - Jaringan Aston Internasional memperkenalkan tujuh hotel baru dan satu resor baru di Bali, serta satu resor bintang empat di Ambon. Tujuh properti baru di Bali itu tiga di antaranya dalam tahap soft opening dan empat lainnya akan dibuka antara bulan Oktober 2009 dan bulan Juni 2010. Tujuh properti baru ini akan menambah lebih dari 700 kamar dan vila pada jumlah kamar 6 properti Aston di Bali yang telah ada sehingga menjadikan Aston Internasional sebagai grup hotel terbesar di Bali. Properti-properti baru tersebut tentunya berupa hotel standar maupun ekonomis hingga vila mewah di Nusa Dua dengan bran "Royal Kamuela " hingga hotel bintang 2 terkini yang terletak di Denpasar, ibukota Bali. Hotel dan villa terbaru ini yang telah beroperasi adalah "100 Sunset Boutique Hotel by Aston" dengan 45 kamar yang dibuka pada bulan Mei tahun ini, "Aston Kuta Hotel and Residence" dengan 206 kamar bintang 4 yang telah dibuka pada bulan September ini dan "Bali Kuta Resort by Aston" dengan 267 kamar bintang 4 yang juga telah dibuka pada bulan Oktober ini. Hotel baru yang akan dibuka sesuai jadwal pada musim panas di tahun depan ini adalah "Grand Kuta by Aston" dengan 96 kamar, "Royal Kamuela Nusa Dua " 38 vila dengan kolam renang pribadi, "Royal Kamuela at Monkey Forest" dengan 12 villa di Ubud, dan "favehotel Denpasar" dengan 105 kamar bintang dua. Aston yang telah mengoperasikan salah satu hotel konvensi terbesar di Bali - Aston Denpasar Hotel & Convention Center, berencana untuk membangun Convention Center yang berdiri sendiri dengan kapasitas untuk 2.500 orang yang bersambungan langsung dengan Bali Kuta Resort by Aston yang baru dibuka dan memiliki visi untuk menjadi penyedia fasilitas meeting di Bali terdepan bagi pasar MICE. "Aston bertujuan mengembangkan pariwisata di surga pulau tropis yaitu Ambon, 1.500 km sebelah timur Bali, dan membuka 96 kamar bintang empat dengan brand Aston Natsepa Ambon Resort dan Conference Center di bulan Agustus lalu. Resor terbaru Aston di Ambon akan menjadi resor internasional pertama pulau tersebut dan telah menarik minat penyelenggara tur di Eropa dan Australia yang sangat ingin mengembangkan tujuan wisata baru," kata Corporate Communication and Public Relations Manager T. Marlene Frans, Jumat (30/10). Aston International memasuki pasar Indonesia pada akhir tahun 1990-an dan saat ini memiliki portfolio sebanyak 40 hotel termasuk hotel, resort, serviced apartments dan boutique villa resorts, 20 di antaranya telah beroperasi dan 20 hotel dalam tahap pembangunan sampai dengan tahun 2011. Saat ini, Aston International mengelola hotel bintang 5 Grand Aston, bintang 4 Aston, dan bintang 3 Aston City Hotel dimana saat ini sedang dalam proses untuk meluncurkan brand spesifik untuk hotel-hotel dengan tema tersendiri yaitu lifestyle hotel dengan Royal Alana dan Alana, tema resort luxury villa dengan Royal Kamuela dan Kamuela dan hotel bintang 3 dengan tema gaya hidup yang terjangkau yaitu Quest hotel, sedangkan untuk hotel bintang 2 dengan brand favehotel. Resor mewah pertama, Royal Kamuela Villas akan beroperasi bulan Mei 2010 di Nusa Dua - Bali dan hotel bintang 3 pertama Quest Hotel sedang dalam tahap pembangunan di beberapa kota di Indonesia, Semarang dan Kuta Bali. Beberapa favehotel akan segera terwujud di hampir seluruh kota besar di Indonesia dengan hotel pertama yang akan dibuka pada bulan September di kota Denpasar, Bali. Dengan rekam jejak yang terbukti, Aston mempunyai visi yang sangat jelas - untuk dikenal secara universal sebagai perusahaan pengelola keramah-tamahan terpilih di Asia Pasifik. |
|
|
A Need of Clarity on Foreign Ownership on The Eve of FIABCI |
|
Feb 01, 2010 at 08:00 AM |
|
JAKARTA, KOMPAS.com, 26 January 2010 - The issue of foreign ownership in the Indonesian property must be resolved before the World Congress by the International Real Estate Federation (FIABCI) in Bali next May 2010. This issue is urgent to solve as the future of Indonesian property lies in it as one of its foundation. This was stated by the State Public Housing Minister, Soeharso Monoarfa; the Indonesian Real Estate central board chairman, Teguh Satria; and deputy chief of property from the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin), James T. Riady, Tuesday. The State Public Housing Minister, Soeharso Monoarfa confirms that the issue of foreign ownership is still under consideration, and of course the sooner it's resolved the better. While Teguh Satria, REI central board chairman, hopes that the regulation that allows foreign citizens to own Indonesian property can be ratified before the FIABCI congress in Bali. Currently the Indonesian property business is not as competitive as those in other Asian countries, such as Singapore, Malaysia, Thailand, and China, and in the United Arab Emirates (UAE). "Property rights in Malaysia and Singapore can be valid for 99 years, or even for 999 years," said Teguh Satria. In Malaysia there is a "my second home" program, Thailand has "long stay" program, the Philippines the "retired" program, all of which invite foreigners to own property there. "Only Indonesia is left behind due to un-conducive regulations on the property industry." James Riady: make it 80 years The deputy chief of property from Kadin, James T. Riady, believes that the government should resolve three issues before the FIABCI World Congress in Bali starts. "First the Kadin asks that the right of every citizen with a residence or house to be respected. That's so the citizen's main asset can have a high value and can be made into a business capital. Therefore the Building Rights on Land should be made for 80 years. Currently people always extend it. Imagine if every valuable asset of the people can be pledged to start a business." Second, said James, who is also the CEO of Lippo Group, foreign ownership should be allowed for 70-80 years. "In Singapore it can be for 99 years, or even 999 years. We'll be giving way for foreign parties to build in Indonesia. This has been done on other Asian countries, including China and the UAE." The point is, he stated, not to restrict foreign parties, but to give insentives. For example, inspection at airports shouldn't be complicated. "Foreigners bring a tremendous domino effect. They have (need for) house-keepers, drivers, doctors, and other things." Third, the land title strata for offices and apartments, and land use rights, should be joined into just the land use rights. "If the government can do all three before the FIABCI Congress in May, the Indonesian property industry will roll. So far the property industry has not moved on in Indonesia, while in many countries it already is." James added that this can be realized without waiting for the regulations. He said that foreign ownership for Indonesian property should be limited to over 100,000 US dollars or around Rp. 1 billion, referring on the prices of premium apartments in Jakarta which are around 10 to 20 million US dollars. This policy will motivate new infrastructure constructions and, most importantly, the property industry would become more lucrative. James also believes that the government should set aside 5 percent of the gross domestic product for infrastructure constructions. "Currently it's only one percent. Indonesia is definitely behind Singapore and China that both allocate 5 percent of their GDP for constructing infrastructures." |
|
|
Jul 29, 2009 at 07:34 AM |
|
A question often asked is how foreigners can buy property in Indonesia;
"Can I as a foreigner buy properties in Indonesia, under my own name?"
The good news is YES, and answer is Right of Use (Hak Pakai) property ownership status, as summarized below. The full details of Hak Pakai can be found in Presidential Decree No. 41 of 1996, which is the preferred referral document of many public notaries and one which is the reputable Public Notary, Evi Susanty Panjaitan, SH, who adds the following comment: "Hak Pakai is the right of use over state-owned land or property owned by public or private person/entity for a specific purpose, for (generally) a finite period, explained further below, and occasionally for an indefinite period. Hak Pakai can be sold, exchanged or transferred, under the specific period, explained further below. Hak Pakai may be held by an Indonesian individual or entity (PT. Local), foreign individual, or a foreign legal entity (PT. PMA) with a representative office in Indonesia, e.g., foreign Banks, embassies, etc
Hak Pakai is not necessarily restricted to apply only to foreigners domiciled in Indonesia.
The BPN/ Badan Pertanahan Negara (National Land Office) would only require the immigration (arrival) stamp proof on the foreign owner's passport." For documentation purposes, while not domiciled in Indonesia, the foreign owner's address may be the address of the land/house to be purchased or another existing permanent residential address in Indonesia, excluding a hotels. Properties under Hak Pakai status are mortgageable. With the Hak Pakai a foreigner could be granted the right of use for a period of 90 years. - Right of Use initially will be granted by the government for 25 years and extendable for another 20 years, which then is renewable for the same period of time (another 25+20 years).
- The fees involved (for the extension) will be 2% of the NJOP/ Nilai Jual Objek Pajak (Government's Land & Building Valuation), to be paid 2 years prior to the expiry date.
If a foreigner wishes to purchase vacant land a letter stating that the immediate construction of a building will be part of the investment has to accompany the Hak Pakai in order for it to comply with what constitutes to be legal documents. Alternatively the land has to be leased out to under a long lease agreement should a building not be part of the land investment. In short, while the said foreigner does not stay in Indonesia, the land property must be managed and/or be leased out for a long period of time. What happens if a property with Hak Pakai status needs a villa rental permit (to be run as a rental villa)? The only difference is the original NJOP/ Nilai Jual Objek Pajak (Government's Land & Building Valuation) will be adjusted to be close to the market transaction value. Please be informed that, in Bali, the NJOP of a property is usually much less than the market transaction value. Nobody would be able to give a certain indication on how much less as the value really varies from one area to another. NOTE: The above explanation is for information purposes only and PT. Bali TOP Property recommend that potential purchasers seek independent legal advice in Indonesia with regards to the proposed purchase. Subsequent to the purchase, legal advice should be taken in the home jurisdiction of the purchaser with regards to wills and succession planning for Indonesian property. |
|
|
Bali is awarded as The Best Island in Asia Pacific |
|
Jun 02, 2009 at 05:17 AM |
|
Bali has again received an award as The Best Island in Asia Pacific 2009 from the Hong Kong-based DestinAsian Magazine, it means Bali is chosen the fourth times consecutively since 2006.
According to Bali Tourism Office records, Bali has received at least 25 awards from various international magazines and countries since 1998. Most of the awards were given to Bali for its unique destination and natural beauty found nowhere else in the world. Not long ago, Bali also received an award as The Best Spa of the World from Senses Wellnes Magazine. Early this year, MICEBTN Asia Pasific wrote, Minister of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia, Jero Wacik, said visitor arrivals topped 6.4 million in 2008," almost a million more arrivals than in 2007. As sourced from Indonesian Tourism official website, March 2009 foreign tourist arrivals to Bali (161,169) increased month-on-month 4.7%, as compared to the same month in 2008. Bali Tourist Arrivals covering the first three months of the year (Q1) totaled 465,182 - improving 3.61% over Q1 2008 (448,954). Cumulative arrivals over the first three months of 2009 improved from Australia (+25.92%), the People's Republic of China (+39.99%), Malaysia (+19.89%), Russia (+6.33%), the Netherlands (+2.96%), and France (+19.36%). Meanwhile, market "losers" recording decreased numbers for Q1 2009 included Japan (-11.59%), Taiwan (-24%), South Korean (-8.81%), U.S.A. (-7.9%), Germany (-19.35%) and the United Kingdom (-17.83%). Within those numbers, the number of Australian tourists visiting Bali in the first quarter of 2009 rose 24.85 percent to 71,970 from 57,647 in the same period last year (ANANTARA news). |
|
| | << Start < Previous 1 2 3 4 5 Next > End >>
| | Results 19 - 27 of 38 |
|
